Presiden Akan Beri Sanksi Gubernur Sumatera Barat
Sudi menegaskan, Presiden Yudhoyono belum menerima laporan tentang keberangkatan Irwan. "Kami sudah mendapat informasi Gubernur Sumatera Barat berangkat (ke Jerman), tapi belum ada izin dari Presiden," katanya di Istana Presiden, Jakarta, kemarin.
Di tengah masa tanggap darurat bencana tsunami di Kepulauan Mentawai, Irwan tetap berangkat ke Jerman untuk mengikuti acara promosi investasi provinsinya pada 4 sampai 6 November ini. Padahal Kepulauan Mentawai diterjang tsunami pada 25 Oktober lalu.
Tak hanya di Sumatera Barat, pejabat di daerah bencana lainnya juga dinilai tidak peka terhadap bencana yang melanda wilayah mereka. Di Kabupaten Boyolali, rombongan pejabat yang dipimpin oleh Wakil Bupati Agus Purmanto terbang ke Bali sejak Rabu lalu. Kunjungan dilakukan saat puluhan ribu warga di sana mengungsi akibat bencana letusan Gunung Merapi.
Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Boyolali Tanthowi Jauhari mengatakan kunjungan kerja itu seharusnya bisa ditunda. "Kami menyesalkan sikap mereka yang tetap berangkat," katanya kemarin.
Di Kabupaten Timor Tengah Selatan, 34 anggota Dewan pergi ke Jakarta, Kamis lalu. Kunjungan dilakukan sehari setelah banjir bandang melanda Desa Skinu, Kecamatan Tonias, Kabupaten Timor Tengah Selatan. Sebanyak 16 orang tewas dalam bencana itu.
Ketua DPRD Timor Tengah Selatan Eldat Nenabu mengatakan perjalanan dinas itu tidak bisa ditunda. "Konsultasi ini penting sehingga kami harus ke Jakarta," katanya kemarin. Rencananya mereka akan bertemu dengan Menteri Kehutanan untuk membahas Dana Alokasi Khusus 2010 dan Komisi Pemilihan Umum.
Di Jakarta, belasan anggota Komisi VIII DPR, yang mengurusi bencana, agama, pendidikan, kesehatan, dan penanganan bencana, juga berkukuh pergi ke Mekah, Arab Saudi, Kamis lalu. Mereka mengaku akan mengawasi penyelenggaraan haji tahun ini. Rombongan bertambah gemuk lantaran dijejali oleh sanak kerabat para anggota Dewan.
Ketua Komisi VIII DPR Abdul Kadir Karding mengatakan ia membatalkan kepergiannya ke Arab Saudi. "Saya membatalkan memimpin pengawasan haji. Saya akan berfokus di (penanganan bencana) Merapi," kata politikus Partai Kebangkitan Bangsa ini.
Namun, ia menegaskan, anggota komisinya tetap akan berangkat ke Arab Saudi. "Kami harus mengawasi haji yang jemaahnya berjumlah 220 ribu dan menelan dana hingga triliunan rupiah," katanya di Jakarta kemarin.
Sikap keras kepala anggota Dewan itu membikin sosiolog Universitas Indonesia, Thamrin Amal Tamagola, naik pitam. "Ngapain lempar jumrah di tanah Arab? Lempar jumrah di Indonesia saja, wong setannya banyak di sini. Kenapa ini enggak dilemparin? Dari BUMN, instansi, banyak kok iblis dan setannya," kata dia di Jakarta.
Post a Comment