Pilbup Sumedang Panwaslu : Pelanggaran Terkait Pilbup Sumedang Minim

Kota,  KORAN SUMEDANG

Sejak dari tahapan pendaftaran Pilbup Sumedang dan kini masuk masa Pilkada  hampir usai, Panwaskab Sumedang justru hanya menemukan beberapa pelanggaran Pilkada. Angka tersebut, menurut anggota Panwaskab Sumedang divisi penindakan  pelanggaran, Ade Sunarya, tergolong minim jika dibandingkan dengan Pilkada kabupaten/kota di Jawa Barat.

"Sementara di Pilbup ada tiga pelanggaran. Yaitu pelanggaran administrasi, pidana, dan ASN. Untuk di Kabupaten Sumedang minim pelanggaran," ujar Ade Sunarya di Kantor Panwaskab. Sumedang, Jum'at (29/6).

Ia membandingkan dengan Pilkada kabupaten/kota yang total pelanggaran bisa mencapai angka puluhan pelanggaran selama tiga bulan terakhir. Ade Sunarya menganggap jumlah pelanggaran yang kecil ini karena 5 paslon yang ada terus berkomunikasi dengan pihak Panwaskab terkait apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan.

"Artinya semua pasangan calon dan tim kampanye sering berkomunikasi kepada Panwaskab, apakah ini boleh atau tidak. Kalau memang dilarang tidak dilaksanakan," ujar Ade.

Ia mengatakan, semua paslon sangat berhati-hati dengan peraturan yang sudah diatur di PKPU tahun 2017. Karena itu jarang terjadi pelanggaran yang terjadi di pilbup Sumedang.

Temuan dugaan pelanggaran Pilkada  di Sumedang tidak  begitu  signifikan. Sampai dengan  saat ini terbilang  minim. Artinya Pilkada  Sumedang  tahap demi tahap dapat di katakan kondusif.  Sebab hanya ada beberapa temuan Panwaskab Sumedang, yakni 3 temuan panwaskab,  2 berupa  laporan masyarakat ,dan satu masalah sengketa .

Semuanya  sudah  ke tahap  putusan.  Sedangkan masalah gugatan yakni ketika pada tahapan  pilkada waktu H. Ecek menggugat SK KPU terkait  penetapan calon. Dan hasil musawarah sengketa Panwaskab. Sumedang  menolak seluruh  permohonan pemohon karena berdasarkan data-data pengawasan yang  diajukan  oleh pemohon kurang  valid.

Ketika itu. H. Ecek banding ke PTTUN dan kasasi ke MA, namun hasilnya sama  halnya  yang  dikeluarkan oleh panwaskab  Sumedang  yakni menolak segala gugatan," jelas Ade.

Lebih jauh Ade mengatakan, dimungkinkan tidak akan terjadi  perselisihan hasil  pemilihan di Mahkamah  Konstitisi (MK).

Untuk  syarat  pengajuan persilisihan  hasil  pemilihan  umum (PHPU ) untuk kabupaten Sumedang yaitu sebesar satu persen dari  suara pemenang pertama  dan  kedua. Jadi  kemungkinan tidak akan terjadi  gugatan ke suara terbanyak, yakni ke nomor satu pasangan H. Dony -Erwan sebagai pemenang sementara.

Indikator kerawanan pada TPS ada enam variabel,  yang pertama akurasi data  pemilih, pengunaanhak pilih/hilang hak pilih, politik uang, netralitasKPPS,  pemungutan suara dan yang terakhir kampanye. Sedangkan indikator TPS rawan yakni pemilih yang memenuhi  syarat  tidak masuk daftar  pemilh tetat (DPT), pemilih  yang  tidak  memenuhi  syarat masuk DPT,  pemilih  disabilitas, daftar  pemilh tambahan lebih dari duapuluh  orang  per TPS, surat suara cadangan hanya 2,5 persen per TPS.

Selanjutnya, kata Ade, TPS wilayah  khusus contoh  TPS yang  berada  di LP/rumkit, terdapat  broker  politiknya  yang membagi-bagikan uang, praktek pemberian uang  atau  materi  lainnya, relawan  bayaran, KPPS mendukung  paslon  tertentu, C6 tidak  didistribusikan kepada  pemilih, TPS didekat  posko paslon, KPPS tidak dibimtek, ketersediaan logistik, praktek  memengaruhi pemilih, menghasut dengan  isu sara. “Sedangkan untuk  Sumedang,  indek kerawanan dari 6 variabel  dan  15 indikator  tidak  terjadi secara  signifikan,” ungkapnya.

Hal itu berdasarkan patroli  pengawasan  dimasa  tenang  tidak  terjadi. Untuk antisipasi  pada mau tahapan rekapitalasi  penghitungan kertas  suara  di tingkat  KPPS,  PPK, dan KPU semua  panwas  disemua  tingkatan agar  membantu  pengawasan disertai  dengan  alat  kerja  pengawasan dan  dokumentasi pengawasan.

“Supaya  akurasi  data  disemua  tingkatan pengawas sama. Untuk  ditingkatan  KPU tanggal 4 sampai 6.  Himbaun  tahapan  rekapitulasi dan  penetan perolehan  suara(4-6 tingkat  kabupaten,” pungkasnya.**[F.Arif]