Pernyataan Anggota Panwaslu Sumedang di Media Dipertanyakan, Ketua Komisi A: ujung- Ujungnya 'Tidak Memenuhi unsur' Pelanggaran

Kota,  Koran Sumedang
Seperti di beritakan koran ini, terkait statemen Anggota  Panwaslu Kabupaten Bidang Hukum dan Penindakan  Pelanggaran menuai berbagai  kritikan dan pertanyaan, dari mulai pemerhati  publik Nandang  Suherman, Rauf Nuryaman pegiat  media, hingga Ketua  Komisi A DPRD Kabupaten  Sumedang  Jajang Heryana angkat bicara.

Dikatakan  Jajang Heryana, sedari dulu sejak  pilkada tidak pernah  puas dengan  kinerja  Panwas Kabupaten  Sumedang.  Sebab pernyataan -pernyataan panwas  lebih  ramai  di media  ketimbang  fakta dilapangan. "Maksudnya  apa? ," ungkapnya.
Ia mencontohkan  kasus-kasus  terdahulu jelang Pilkada Sumedang  beberapa  waktu  lalu mengenai  dugaan  beberapa oknum ASN yang  ikut bemain  politik, hampir tidak ada tindakan dari Panwas  yang berarti. "Jadi meskipun  dari berbagai  data dan fakta banyak  yang  menganggap  cukup bukti mengarah  kepada  pelanggaran  ASN. Namun ujung-ujungnya atau ending dari permasalah tersebut berujung tidak  memenuhinya  unsur-unsur pelanggaran," jelasnya, baru-baru ini.

Selain itu,  Komisi A juga pernah  menanyakan  terkait penggunaan  Dana  Hibah untuk Panwas Kabupaten Sumedang. "Kami pernah pernah  menanyakan realisasi anggaran  untuk Panwas dan KPUD, setahu kami  anggaran  dipersipkan  untuk  delapan  pasangan calon  Bupati/wakil tapi  pada  kenyataannya  kan  cuma  5 calon  yang  mengikuti  kontestasi  pilkada  waktu  itu. Dan jawabanya mereka  saya anggap  kurang  memuaskan," jelasnya.

Sementara menurut Rauf Nuryaman pegiat sosial media mengatakan bahwa terkait pemberitaan tersebut,  ia mengajak berbagai  pihak terkait  untuk duduk bersama menyamakan  persepsi. "Saya secara pribadi mengajak semuanya untuk melek apa yang harus dilakukan. Pertama, pahami arti sosialisasi, kampanye, dan undang-undang terkait pemilu. Kedua, jika ditemukan ada pelaggaran, Panwas harus konsisten," Jika harus ada pelaporan, tunjukan yg melaporkan siapa? Jika bisa langsung bertindak, maka lakukan tindakan secara, jujur, transparan, dan berkeadilan. Sebelum memberikan teguran apalagi peringatan, lakukan sosialisasi dan penyamaan persepsi, antara panwas, kpu, Bacaleg, dan partai. Agar keputusan Panwas berwibawa. Serta, jika poinya tadi sudah dilakukan, dan sudah dipahami semuanya, maka lakukan tindakan sesuai hukum yang berlaku," jelasnya. **(F. Arif)