Khawatir Sektor Pertanian Tertinggal

Sumedang, Koran Sumedang

Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sumedang, Yosep Suhayat, menyebut khawatir jika pembangunan infrastruktur dalam sektor pertanian tertinggal oleh sektor lain. Sebab, kata dia, sangat berlawanan dengan program pemerintah pusat yakni Kementerian Pertanian (Kementan).

Disebutkan, infrastruktur pertanian di Sumedang selama 2018 baru capai 25 % sehingga  peran bupati  sangatlah menentukan dalam peningkatan pembangunan infrastruktur pertanian seperti adanya embung, saluran irigasi, pengadaan pupuk  dan obat hama tanaman.

“Kami percaya dan yakin  melalui Bupati Sumedang terpilih Pak Doni Ahmad Munir bahwa program peningkatan pembangunan infrastruktur pertanian di Kabupaten Sumedang akan lebih jauh meningkat,” ujar Yosep kepada wartawan diacara Rakor Perencanaan infrastruktur Pengairan Pertanian di IPP, Senin (17/9).

Yosep menyebutkan, 2019 nanti anggaran untuk pertanian dari Kementan akan mengalami kenaikan signifikan.  Pagu Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) Kementrian Pertanian 2018 sebesar Rp 22,6 triliun.  Sebanyak Rp.19,3 Triliun atau 85% untuk sektor pertanian. Dulu anggaran untuk petani 35% sekarang naik 85%.

Menurutnya, di Kabupaten Sumedang anggaran untuk infratstruktur pertanian dari Pemprov Jabar mencapai Rp.35 miliar, dari Pemda Sumedang Rp 20 miliar dan Dana Alokasi Khusus (DAK) mencapai Rp 6,65 miliar belum dari sumber yang lainnya.

“Mengingat anggaran  selalu naik setiap tahunnya, diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan ekonomi para petani terlebih terdapat 3.200 kelompok tani yang terdaftar di Kab.Sumedang,” tandasnya.

Yosep menambahkan, sedikitnya 207  Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) se-Kabupaten Sumedang mengikuti rapat koordinasi penyusunan perencanaan pembangunan infrastruktur pengairan pertanian.

Peran PPL dalam membangun infrastruktur pertanian sangatlah penting. Sebab kata Yosep, PPL merupakan ujung tombak Dinas Pertanian ke para petani maupun kelompok tani di setiap desa. Meskipun idealnya PPL di setiap desanya 1 PPL.  Tapi saat ini dari 207 PPL  ada yang memegang 2 desa.

“Diharapkan bertambah sehingga 1 PPL untuk satu desa. Sebab langkah kongkrit awal, kami melalui peran PPL diharapkan dapat memberikan data dan laporannya terkait progres yang harus dikerjakan di setiap desa binaannya,” katanya.**[yf saefudin]