Header Ads

TASIK SELATAN TERANACAM RAWAN PANAGAN

Ancaman Rawan Pangan di Tasikmalaya Selatan

Pada beberapa bulan ini wilayah Kabupaten Tasikmalaya selatan ditimpa musim kemarau. Sedikitnya menimpa 4 wilayah kecamatan masing-masing Kec.Cikalong, Pancatengah, Cikatomas dan Kec.Cipatujah. Di sejumlah desa, kemarau menyebabkan kekeringan dan fuso pada ratusan hektar/desanya. Potensi rawan pangan disebut-sebut siap mengancam warga di beberapa desa.
Munir, Kepala Desa (Kades) Kalapagenep, Kec.Cikalong misal, menyebutkan dalam wilayah desanya areal lahan pesawahan warga yang kini kekeringan mencapai 350 hektar. Sementara penuturan Ujang Permana, Sekretaris Desa Cimanuk, areal yang kekeringan menimpa tak kurang 130 hektar. Lahan yang sekarang kering diawali kejadian gagal panen atau fuso.
Ditengah kondisi lahan yang tak lagi bisa ditanami, sekalangan petani, buruh tani termasuk kalangan lainnya, sampai sekarang mencoba menyiasati keadaan dengan mencari pekerjaan serabutan. Namun seperti penuturan kedua pejabat pemerintahan desa itu, mencari pekerjaan di daerah/pelosok bukan hal enteng.
Penuturan mereka juga, menyusul kekeringan itu bergelagat, atau berpotensi terhadap terjadinya rawan pangan di masyarakat di sejumlah desa. Argumennya, berangkat dari penanaman areal pertanian yang telah melakukan usaha tanam dan mengeluarkan //cost// penanam, namun tak bisa dipetik hasilnya. Lalu diikuti gejala alam yang tak kalah menghempaskan cadangan pangan.
Penuturan Munir, setelah gagal panen, masyarakat juga missal mengalami surutnya hasil penyadapan air nira, begitu pun di produksi buah kelapa yang diduga kuat terkait dampak kemarau. Penyadap nira cukup banyak jadi profesi warga, begitu pun hasil bumi buah kelapa sebagai potensi daerah.
Lalu potensi pemicu lainnya, kalangan nelayan sejak beberapa bulan juga “terhempas” dari lahan lautnya menyusul gelombang pasang disertai angin besar yang menyebabkan mereka tak lagi bisa melaut dan kehilangan pendapatan.
Kedua petugas meyakinkan, tentu ancaman itu tak dalam arti bisa menimpa seluruh masyarakat serta seluruh desa. Namun keterangan mereka menegaskan, kesulitan lebih dirasakan kalangan pengolah dan penggarap lahan atau masyarakat petani, buruh tani dan nelayan. Kelompok ini pun sebagai kalangan yang kuat pemenuhan konsumsinya terhadap beras produksi.
Di antara pejabat desa itu pun masih menambahkan, ada perhitungan bila dalam 2 bulan ke depan tak kunjung mendapat perhatian, kemarau masih belum berubah, rawan pangan sudah menimpa, dan sangat dimungkinkan sekalangan warga mengonsumsi gadung sebagai menggantikan konsumsi beras. Perhitungan rawan pangan masih terantisipasi setelah belum lama ini warga masih bisa terbantu pembagian beras keluarga miskin (raskin). Padahal, lanjut dia, sebelumnya gelagat warga hampir biasa mengabaikan raskin yang kini jadi buruan. Beras local dianggap lebih berkualitas dan enak ketimbang beras raskin, kecuali itu tentu warga mengonsumsi beras local setelah dimiliki dari hasil cocok tanamnya.
Diluar dampak kemarau, rentannya pengairan ke areal pesawahan warga, juga dipicu akibat kurang berfungsinya saluran-saluran irigasi yang ada. Seperti pernah ditulis //Tasikplus// edisi sebelumnya, pascatragedi tsunami yang menimpa kehidupan warga di pesisir selatan Tasikmalaya, menyebabkan tak sedikit saluran irigasi dan selokan tertutupi sedimen tanah atau pasir, dan hingga sekarang umumnya belum mendapat perhatian perbaikan atau pengerukkan.
Sementara wartawan //Tasikplus// di Tasikmalaya selatan juga melaporkan, kondisi dampak kekeringan tak pelak menghentikan produktivitas lahan-lahan sawah produktif di arah barat Tasela, tepatnya di wil.perbatasan Kec.Cipatujah dengan Kec.Bantarkalong. Halnya yang menimpa areal pesawahan di Desa Pamijahan. Kalangan pemilik atau penggarap lahan sejak 3 bulan ini hanya bisa memandangi arealnya dengan total luasan lebih 100 hektar.
Dalam satu kunjungan Camat Bantarkalong, Endang Wardan S.Sos ke Desa Pamijahan, warga menyebutkan, areal pesawahan akhir-akhir ini tak bisa ditanami masih terkait tidak berfungsi maksimalnya saluran irigasi yang ada disamping kemarau. Kondisi tersebut akibat pendangkalan saluran yang terbiarkan, sedangkan warga tak mungkin melakukannya sendiri.
Depi Saptaji, ketua gapoktan di desa itu misal dengan tegas mengatakan, kekeringan yang di alami bukan semata faktor musim kemarau, tetapi lebih di akibatkan faktor saluaran irigasi yang mestinya bisa mendukung. “Beberapa saluran irigasi dalam kondisi rusak sehingga tidak berfungsi maksimal dan memengaruhi usaha penanaman. Saya pun ingin katakana, buktinya dulu di musim kemarau yang berlangsung seperti sekarang, kami masih bisa bercocok tanam,” papar Dedi penuh raut dan harap, camatnya bisa membantu.
Dalam bagian lain ucapan Dedi di hadapan camat, ia kembali menunjukkan cerita menguatkan daerahnya yang tergolong areal produktif, di masa Bupati Tatang sampai dijadikan lokasi acara panen raya. Kemudian diungkapkannya, warga sebenarnya pernah berkali-kali bergotong-royong memperbaiki saluran tersebut, tapi hasilnya tidak maksiamal karena kondisi kerusakan saluran yang cukup parah sekarang, berlumpur tebal, dan yang ada saluran irigasi jadi mubazir.
Lebih diurai H. Pathoni, bendahara gapoktan yang juga petani Pamijahan, saluran irigasi sekunder yang berasal dari irigasi Bongas panjangnya sekitar 5 Km, dan yang mengalami kerusakan parah kisarannya sekitar 3 Km. Kerusakan akibat terjadi longsoran, di bagian lain mengalami jebol dinding saluran. Namun kerusakan tambah parah akibat tak ada perbaikan.
Sementara itu Camat Endang wardan S.Sos, mengatakan belakangan pihaknya terus mendapat laporan soal kekeringan. Untuk yang terkait dengan kerusakan saluran irigasi, ujar camat, dirinya akan mengambil langkah, namun sebagaimana kafasitasnya, langkah tersebut lebih diposisi mengusulkan secara meyakinkan ke institusi terkait.
“Saya tentu sangat prihatin dengan kondisi kekeringan ini, padahal khusus Pamijahan di harapkan menjadi sentra pertanian sejak awal. Saya akan berusaha membantu atau memperjuangkan aspirasi para petani ini, tapi saya minta semua bekerjasama, membantu meyakinkan sejak gapoktan, pemerintahan desa,LKMD dan LMD, sehingga bantuan bisa secepatnya teralisasi” pungkasnya. T

Tidak ada komentar