KPU Jawa Barat: Dana Pilkada Rp 1,4 Triliun Susah Diutak-atik
Ketua KPU Jawa Barat Ferry Kurniarizkiansyah mengakui proyeksi dana pemilu gubernur Rp 1,4 triliun yang disodorkan untuk menjadi dana cadangan memang mahal. "Kalau sekarang ajuannya untuk cadangan, walaupun mendekati real," katanya saat dihubungi Tempo, Jumat, 17 Juni 2011.
Dia mengaku sudah melakukan sejumlah pemotongan atau rasionalisasi dalam penghitungan itu sehingga sulit untuk diutak-atik lagi. Dia mencontohkan, merujuk dari proyeksi penambahan pemilih yang bisa menembus 2 juta orang per tahun, mengacu data pemilih 2008 lalu, diperkirakan jumlah pemilih tahun 2013 bisa menembus 36 juta orang.
Menurut Ferry, dalam asumsi yang disodorkan untuk mendapatkan angka Rp 1,4 triliun, pihaknya mengasumsikan jumlah pemilih lebih rendah, yakni 33 juta orang. Dengan biaya yang dikeluarkan di putaran pertama diperkirakan Rp 649 miliar. Jika memakai jumlah pemilih 36 juta orang, paparnya, biaya pemilu putaran pertama bisa mendekati Rp 1 triliun.
Pemilihan gubernur nanti, paparnya, diperkirakan bakal melibatkan lebih dari 600 ribu petugas. Terdiri dari tujuh petugas di masing-masing dari 68 ribu TPS, tiga petugas di masing-masing dari 5.900 PPS, serta lima petugas di masing-masing dari 630 PPK. Honor mereka dibayar masing-masing Rp 250 ribu, Rp 750 ribu, serta Rp 1 juta per bulannya.
Di antara petugas itu ada yang bekerja hingga delapan bulan pada proses pelaksanaan pemilu gubernur nanti. "Belum (dihitung) logistik, jadi itu semuanya kita tidak bisa apa-apa lagi kalaupun memang pemerintah daerah menganggap kemahalan," kata Ferry.
Kendati demikian, papar Ferry, angka sebenarnya kebutuhan pemilihan gubernur nanti akan dihitung ulang setahun sebelum pelaksanaannya, yakni di 2012 nanti. Saat itu, dia berharap, asumsi pemilih mendekati angka sebenarnya di 2013 nanti. "Sekarang dana ajuan ini untuk dana cadangan daerah saja," kata Ferry.
Senada dengan suara di parlemen yang menyoroti mahalnya biaya pemilihan gubernur, Wakil Gubernur Dede Yusuf mengatakan dana yang disodorkan KPU Jawa Barat itu terlalu besar. "Saya rasa juga terlalu besar," katanya di Bandung, Kamis 17 Juni 2011.
Menurutnya, dana yang diusulkan oleh KPU Jawa Barat itu lebih besar dari dana yang sempat digelontorkan oleh Pemerintah Provinsi untuk perbaikan seluruh jalan provinsi di Jawa Barat, yakni Rp 1,2 triliun. "Kalau untuk pemilihan, ya kecil-kecil saja, yang penting ada hasilnya," kata Dede.
Dede mengatakan angka yang wajar untuk dana cadangan pemilihan gubernur cukup di kisaran antara Rp 600 miliar sampai Rp 700 miliar. "Kita harus lihat juga perhitungan partisipasi pemilih yang mungkin 50 persen," katanya.
Kendati demikian, dia menyerahkan soal dana itu pada pembahasan Rancangan Perda Dana Cadangan Pemilihan Gubernur bersama DPRD Jawa Barat serta kemampuan anggaran Pemerintah Provinsi. "Menurut hemat saya, masih bisa dinegosiasikan," kata Ded
Dia mengaku sudah melakukan sejumlah pemotongan atau rasionalisasi dalam penghitungan itu sehingga sulit untuk diutak-atik lagi. Dia mencontohkan, merujuk dari proyeksi penambahan pemilih yang bisa menembus 2 juta orang per tahun, mengacu data pemilih 2008 lalu, diperkirakan jumlah pemilih tahun 2013 bisa menembus 36 juta orang.
Menurut Ferry, dalam asumsi yang disodorkan untuk mendapatkan angka Rp 1,4 triliun, pihaknya mengasumsikan jumlah pemilih lebih rendah, yakni 33 juta orang. Dengan biaya yang dikeluarkan di putaran pertama diperkirakan Rp 649 miliar. Jika memakai jumlah pemilih 36 juta orang, paparnya, biaya pemilu putaran pertama bisa mendekati Rp 1 triliun.
Pemilihan gubernur nanti, paparnya, diperkirakan bakal melibatkan lebih dari 600 ribu petugas. Terdiri dari tujuh petugas di masing-masing dari 68 ribu TPS, tiga petugas di masing-masing dari 5.900 PPS, serta lima petugas di masing-masing dari 630 PPK. Honor mereka dibayar masing-masing Rp 250 ribu, Rp 750 ribu, serta Rp 1 juta per bulannya.
Di antara petugas itu ada yang bekerja hingga delapan bulan pada proses pelaksanaan pemilu gubernur nanti. "Belum (dihitung) logistik, jadi itu semuanya kita tidak bisa apa-apa lagi kalaupun memang pemerintah daerah menganggap kemahalan," kata Ferry.
Kendati demikian, papar Ferry, angka sebenarnya kebutuhan pemilihan gubernur nanti akan dihitung ulang setahun sebelum pelaksanaannya, yakni di 2012 nanti. Saat itu, dia berharap, asumsi pemilih mendekati angka sebenarnya di 2013 nanti. "Sekarang dana ajuan ini untuk dana cadangan daerah saja," kata Ferry.
Senada dengan suara di parlemen yang menyoroti mahalnya biaya pemilihan gubernur, Wakil Gubernur Dede Yusuf mengatakan dana yang disodorkan KPU Jawa Barat itu terlalu besar. "Saya rasa juga terlalu besar," katanya di Bandung, Kamis 17 Juni 2011.
Menurutnya, dana yang diusulkan oleh KPU Jawa Barat itu lebih besar dari dana yang sempat digelontorkan oleh Pemerintah Provinsi untuk perbaikan seluruh jalan provinsi di Jawa Barat, yakni Rp 1,2 triliun. "Kalau untuk pemilihan, ya kecil-kecil saja, yang penting ada hasilnya," kata Dede.
Dede mengatakan angka yang wajar untuk dana cadangan pemilihan gubernur cukup di kisaran antara Rp 600 miliar sampai Rp 700 miliar. "Kita harus lihat juga perhitungan partisipasi pemilih yang mungkin 50 persen," katanya.
Kendati demikian, dia menyerahkan soal dana itu pada pembahasan Rancangan Perda Dana Cadangan Pemilihan Gubernur bersama DPRD Jawa Barat serta kemampuan anggaran Pemerintah Provinsi. "Menurut hemat saya, masih bisa dinegosiasikan," kata Ded
Post a Comment