40 Persen Penduduk Tasikmalaya Miskin
Hasil survei Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Tasikmalaya, Jawa
Barat tahun 2011 menyebutkan sebanyak 40 persen penduduk di Kabupaten
Tasikmalaya termasuk dalam kategori miskin. Hal itu dilihat dari
parameter tempat tinggal, pekerjaan dan jumlah anggota keluarga. Hasil
tersebut telah diserahkan kepada BPS pusat dan Tim Nasional Percepatan
Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K).
Dari 1.675.675 jiwa jumlah penduduk Kabupaten Tasikmalaya, sekitar 670.270 jiwa berada pada garis kemiskinan. Bila dalam hitungan rumah tangga, maka 40 persen dari 442.522 jumlah kepala keluarga (KK) yakni sekitar 177.008 KK masuk dalam keluarga miskin dan dikategorikan sebagai rumah tangga sasaran (RTS).
Data BPS tersebut merupakan kebutuhan pemerintah pusat yang akan memberikan Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) sebagai kompensasi kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM). Data tersebut, akan disesuaikan dengan kebutuhan pusat, mana yang mendapatkan BLSM dan mana yang mendapatkan bantuan sosial lainnya.
Kepala BPS Kabupaten Tasikmalaya Gandjar Rachman menambahkan pihaknya hanya melakukan pendataan saja, verifikasi dilakukan oleh BPS Pusat dan TNP2K. “Pusat meminta, setidaknya paling banyak 40 persen jumlah penduduk dikategorikan miskin atau sebagai rumah tangga sasaran. Nah, jumlah itu supaya fleksibel guna diarahkan pada berbagai bantuan lainnya, seperti raskin, PKH, Jamkesmas,” ungkap Gandjar.
Banyak rumah tangga sasaran yang tidak tepat pada pembagian Bantuan Tunai Langsung (BLT) tahun 2008, Gandjar menegaskan itu bukan kewenangannya. Menurut dia BPS Pusat yang berwenang dan BPS Kabupaten melalui petugas PPLS hanya mensensus jumlah penduduk dengan kriteria yang dimaksud.
Diakuinya, pada tahun 2008 jumlah rumah tangga sasaran BLT menggunakan data miskin tahun 2005/2006, sehingga ketika BLT digulirkan, dipastikan banyak perubahan di antaranya penduduk miskin kini sudah tidak miskin lagi. Pendataan dilakukan secara akurat dan diharapkan tidak lagi terjadi penyimpangan rumah tangga sasaran (RTS) dalam penerimaan BLSM jika jadi digulirkan.
Kabid Bantuan Sosial, Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten Tasikmalaya Sugiana mengatakan pihaknya hanya mengawasi atau memantau saja bila ada program bantuan berbentuk BLT/BLSM. Hal itu merupakan program pemerintah pusa
Dari 1.675.675 jiwa jumlah penduduk Kabupaten Tasikmalaya, sekitar 670.270 jiwa berada pada garis kemiskinan. Bila dalam hitungan rumah tangga, maka 40 persen dari 442.522 jumlah kepala keluarga (KK) yakni sekitar 177.008 KK masuk dalam keluarga miskin dan dikategorikan sebagai rumah tangga sasaran (RTS).
Data BPS tersebut merupakan kebutuhan pemerintah pusat yang akan memberikan Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) sebagai kompensasi kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM). Data tersebut, akan disesuaikan dengan kebutuhan pusat, mana yang mendapatkan BLSM dan mana yang mendapatkan bantuan sosial lainnya.
Kepala BPS Kabupaten Tasikmalaya Gandjar Rachman menambahkan pihaknya hanya melakukan pendataan saja, verifikasi dilakukan oleh BPS Pusat dan TNP2K. “Pusat meminta, setidaknya paling banyak 40 persen jumlah penduduk dikategorikan miskin atau sebagai rumah tangga sasaran. Nah, jumlah itu supaya fleksibel guna diarahkan pada berbagai bantuan lainnya, seperti raskin, PKH, Jamkesmas,” ungkap Gandjar.
Banyak rumah tangga sasaran yang tidak tepat pada pembagian Bantuan Tunai Langsung (BLT) tahun 2008, Gandjar menegaskan itu bukan kewenangannya. Menurut dia BPS Pusat yang berwenang dan BPS Kabupaten melalui petugas PPLS hanya mensensus jumlah penduduk dengan kriteria yang dimaksud.
Diakuinya, pada tahun 2008 jumlah rumah tangga sasaran BLT menggunakan data miskin tahun 2005/2006, sehingga ketika BLT digulirkan, dipastikan banyak perubahan di antaranya penduduk miskin kini sudah tidak miskin lagi. Pendataan dilakukan secara akurat dan diharapkan tidak lagi terjadi penyimpangan rumah tangga sasaran (RTS) dalam penerimaan BLSM jika jadi digulirkan.
Kabid Bantuan Sosial, Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten Tasikmalaya Sugiana mengatakan pihaknya hanya mengawasi atau memantau saja bila ada program bantuan berbentuk BLT/BLSM. Hal itu merupakan program pemerintah pusa
Post a Comment