KPK : tingkat tertinggi korupsi ternyata di daerah

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan memperluas pengawasan dalam penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Hal itu dilakukan karena jumlah kasus dugaan korupsi di daerah saat ini tertinggi.

Deputi Informasi dan Data KPK, Ade Raharja mengatakan hal itu seusai membuka lokakarya "Evaluasi dan Perencanaan Perekaman Audio dan Video Persidangan Tipikor Tahun 2010" bersama lima universitas nasional di Jakarta, Rabu (3/11).

Ia menunjukkan berbagai contoh para pejabat gubernur, wali kota, dan bupati di berbagai daerah yang tersangkut penyalahgunaan APBD sehingga harus berurusan dengan KPK. "Saat ini tindak penyalahgunaan korupsi justru lebih banyak berada di daerah. Oleh karena itu, tugas KPK ke depan akan memperluas pengawasannya di berbagai daerah," katanya.

Dulu ada pejabat daerah dari Kalimantan Timur yang berurusan dengan KPK, sekarang dari Medan, Brebes, dan Bekasi. Mereka berurusan dengan KPK karena ada kesengajaan menyalahgunakan APBD.

Oleh karena itu, ia menyarankan para pejabat daerah dalam membelanjakan APBD-nya lebih transparan dan bebas dari korupsi, dan seyogianya menggandeng perguruan tinggi agar dapat memberikan masukan apakah prosedur dan materi penggunaan anggaran melanggar peraturan perundang-undangan atau tidak.

"Saat ini, banyak para pejabat yang berurusan dengan KPK ataupun kejaksaan hanya karena ketidakjelian dalam membaca pasal-pasal peraturan perundang-undangan. Akibatnya, meskipun para pejabat bersangkutan secara langsung tidak menikmati dana itu, kalau prosesnya cacat dia tetap harus, mempertanggungjawabkan," kata Ade.

Lokakarya KPK itu diselenggarakan bersama lima perguruan tinggi, yaitu Universitas Sahid (Jakarta), Universitas Hasanudin (Makassar), Universitas Sriwijaya (Palembang), Universitas Sumatra Utara (Medan), dan Universitas Airlangga (Surabaya).

Di tempat terpisah, anggota Komisi VI DPR RI Hendrawan Supratikto mengatakan, semua politisi dan kepala daerah berbuat penyelewengan anggaran negara dalam jumlah yang berbeda-beda. "Semua korupsi, yang lain yang tidak tertangkap hanya beruntung. Birokrat dan DPR sama saja, melakukan pencurian yang aman. Politik uang jadi keseharian dalam sistem seperti ini," ujarnya.(plagiat)