Sekda Jabar Tinjau Tol Cisumdawu dan Jaling Barat
Kota, Korsum
dalam rangka koordinasi dan monitoring beberapa kegiatan strategis di Kabupaten Sumedang meliputi pembangunan Tol Cisumdawu dan Waduk Jatigede, Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat, didampingi Kepala Biro Pemerintahan Umum Setda Jabar, Kasubag Administrasi Pertanahan Biro Pemerintahan Umum, dan unsur Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Jawa Barat, melaksanakan kunjungan kerja ke Kabupaten Sumedang yang diterima oleh Wakil Bupati H. Eka Setiawan, Kamis (16/6), di Gedung Negara.
Hadir pula dalam pertemuan tersebut, PPK pada Satker Jatigede Harya Muldianto, Kasi Sengketa Konflik pada Kantor BPN Sumedang Mariman, dan beberapa pejabat Pemerintah Kabupaten Sumedang lainnya.
Sekda Iwa Karniwa menyampaikan hasil pertemuannya dengan Dirjen Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PU Pera), Sekjen Kementerian PU Pera, dan unsur Kementerian Keuangan mengenai pendanaan pembangunan Tol Cisumdawu. “Hasil dari koordinasi tersebut, uang muka untuk pengerjaan konstruksi di Seksi I dan II sudah tersedia seiring dengan telah ditandatanganinya pinjaman dari Cina,” ujarnya.
Dengan adanya dana tersebut, ia mengharapkan pengerjaan konstruksi di Seksi II Fase I bisa dipercepat dan tuntas 100% sehingga bisa dilanjutkan ke Seksi III yakni Sumedang–Cimalaka yang diharapkan selesai pada tahun 2018. Ia juga mengatakan, penyelesaian tanah wakaf yang melintang di tengah jalan tol sudah menemukan titik terang. “Direktur Tanah Wakaf Kementerian Agama akan terjun langsung ke lapangan untuk turut menyelesaikan pembebasan lahan,” ucapnya.
Mengenai pengajuan anggaran untuk penanganan dampak sosial Waduk Jatigede sebesar Rp 94 miliar, yang bisa diakomodir oleh Pemerrintah Provinsi hanya sebesar Rp 6,7 miliar. Dan Sekda berjanji akan mengusahakannya kembali. “Prinisipnya, kami akan memperjuangkan agar anggaran tersebut bisa segera diakomodir kembali secara maksimal,” ujarnya.
Kepala Biro Pemerintahan Umum, Abas Basari mengatakan, pihaknya telah memproses permohonan pelepasan empat tanah kas desa di wilayah Tol Cisumdawu dan menerbitkan ijinnya dari Gubernur. “Ijinnya sudah keluar dan diserahkan kepada Pemkab Sumedang agar segera ditindaklanjuti untuk proses persiapan pembayarannya,” katanya.
Sementara itu, PPK pada Satker Jatigede, Harya Muldianto menyebutkan, proses pembangunan Jalan Lingkar Barat terkendala dengan adanya ruas jalan yang belum dibebaskan sepanjang 850 m, yakni Cieunteung–Darmaraja sebagai titik masuk. “Seluruhnya ada 46 bidang tanah meliputi 7 bidang di Desa Cieunteung dan 31 bidang di Desa Darmaraja. Kami sedang melakukan pendekatan kepada para pemilik lahan agar bisa segera dilakukan proses pembayarannya,” terangnya.
Ia juga meminta Pemerintah Provinsi Jawa Barat agar segera memproses perpanjangan penetapan lokasi agar pihaknya bisa segera menindakalanjutinya bersama BPN. “Penetapan lokasi yang dikeluarkan Bupati akan habis masa berlakunya pada akhir tahun 2016 ini. Sesuai aturan terbaru, perpanjangan penetapan lokasi harus dilakukan oleh Gubernur,” tuturnya.
Ditambahkan, jembatan Cimanuk di Jalan Lingkar Barat yang sekarang masih dalam proses pengerjaan, ditargetkan selesai pada H –7 Lebaran dan bisa dilewati dua jalur. “Selama ini, kita menggunakan jembatan sementara dengan sistem buka tutup. Kalau jembatannya selesai, bisa digunakan dua jalur. Tapi jembatan sementaranya akan tetap kami gunakan, mengingat masa kontraknya sampai Agustus 2016,” jelasnya.
Menurut Kasi Sengketa Konflik pada Kantor BPN Sumedang yang juga Sekretaris Pengadaan Tanah Tol Cisumdawu, Mariman mengatakan, sesuai dengan amanat UU No. 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, BPN teIah mengambil alih tugas Panitia Pengadaan Tanah (P2T) sejak awal 2016, termasuk proses pembebasan tanah di 12 Desa yang dilalui proyek tol. “Kami sudah menyampaikan berbagai informasi kepada warga mengenai apa saja yang harus mereka persiapkan terkait pembebasan lahan. Kami juga memohon agar pendanaan untuk pembebasan lahan benar-benar bisa disiapkan,” tandasnya.
Kemudian sekda Pemprov Jabar bersama rombongan bersama Wabup dan beberapa pejabat Pemda Sumedang melakukan peninjauan ke Jalan Lingkar Jatigede.**[Hendra]
dalam rangka koordinasi dan monitoring beberapa kegiatan strategis di Kabupaten Sumedang meliputi pembangunan Tol Cisumdawu dan Waduk Jatigede, Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat, didampingi Kepala Biro Pemerintahan Umum Setda Jabar, Kasubag Administrasi Pertanahan Biro Pemerintahan Umum, dan unsur Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Jawa Barat, melaksanakan kunjungan kerja ke Kabupaten Sumedang yang diterima oleh Wakil Bupati H. Eka Setiawan, Kamis (16/6), di Gedung Negara.
Hadir pula dalam pertemuan tersebut, PPK pada Satker Jatigede Harya Muldianto, Kasi Sengketa Konflik pada Kantor BPN Sumedang Mariman, dan beberapa pejabat Pemerintah Kabupaten Sumedang lainnya.
Sekda Iwa Karniwa menyampaikan hasil pertemuannya dengan Dirjen Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PU Pera), Sekjen Kementerian PU Pera, dan unsur Kementerian Keuangan mengenai pendanaan pembangunan Tol Cisumdawu. “Hasil dari koordinasi tersebut, uang muka untuk pengerjaan konstruksi di Seksi I dan II sudah tersedia seiring dengan telah ditandatanganinya pinjaman dari Cina,” ujarnya.
Dengan adanya dana tersebut, ia mengharapkan pengerjaan konstruksi di Seksi II Fase I bisa dipercepat dan tuntas 100% sehingga bisa dilanjutkan ke Seksi III yakni Sumedang–Cimalaka yang diharapkan selesai pada tahun 2018. Ia juga mengatakan, penyelesaian tanah wakaf yang melintang di tengah jalan tol sudah menemukan titik terang. “Direktur Tanah Wakaf Kementerian Agama akan terjun langsung ke lapangan untuk turut menyelesaikan pembebasan lahan,” ucapnya.
Mengenai pengajuan anggaran untuk penanganan dampak sosial Waduk Jatigede sebesar Rp 94 miliar, yang bisa diakomodir oleh Pemerrintah Provinsi hanya sebesar Rp 6,7 miliar. Dan Sekda berjanji akan mengusahakannya kembali. “Prinisipnya, kami akan memperjuangkan agar anggaran tersebut bisa segera diakomodir kembali secara maksimal,” ujarnya.
Kepala Biro Pemerintahan Umum, Abas Basari mengatakan, pihaknya telah memproses permohonan pelepasan empat tanah kas desa di wilayah Tol Cisumdawu dan menerbitkan ijinnya dari Gubernur. “Ijinnya sudah keluar dan diserahkan kepada Pemkab Sumedang agar segera ditindaklanjuti untuk proses persiapan pembayarannya,” katanya.
Sementara itu, PPK pada Satker Jatigede, Harya Muldianto menyebutkan, proses pembangunan Jalan Lingkar Barat terkendala dengan adanya ruas jalan yang belum dibebaskan sepanjang 850 m, yakni Cieunteung–Darmaraja sebagai titik masuk. “Seluruhnya ada 46 bidang tanah meliputi 7 bidang di Desa Cieunteung dan 31 bidang di Desa Darmaraja. Kami sedang melakukan pendekatan kepada para pemilik lahan agar bisa segera dilakukan proses pembayarannya,” terangnya.
Ia juga meminta Pemerintah Provinsi Jawa Barat agar segera memproses perpanjangan penetapan lokasi agar pihaknya bisa segera menindakalanjutinya bersama BPN. “Penetapan lokasi yang dikeluarkan Bupati akan habis masa berlakunya pada akhir tahun 2016 ini. Sesuai aturan terbaru, perpanjangan penetapan lokasi harus dilakukan oleh Gubernur,” tuturnya.
Ditambahkan, jembatan Cimanuk di Jalan Lingkar Barat yang sekarang masih dalam proses pengerjaan, ditargetkan selesai pada H –7 Lebaran dan bisa dilewati dua jalur. “Selama ini, kita menggunakan jembatan sementara dengan sistem buka tutup. Kalau jembatannya selesai, bisa digunakan dua jalur. Tapi jembatan sementaranya akan tetap kami gunakan, mengingat masa kontraknya sampai Agustus 2016,” jelasnya.
Menurut Kasi Sengketa Konflik pada Kantor BPN Sumedang yang juga Sekretaris Pengadaan Tanah Tol Cisumdawu, Mariman mengatakan, sesuai dengan amanat UU No. 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, BPN teIah mengambil alih tugas Panitia Pengadaan Tanah (P2T) sejak awal 2016, termasuk proses pembebasan tanah di 12 Desa yang dilalui proyek tol. “Kami sudah menyampaikan berbagai informasi kepada warga mengenai apa saja yang harus mereka persiapkan terkait pembebasan lahan. Kami juga memohon agar pendanaan untuk pembebasan lahan benar-benar bisa disiapkan,” tandasnya.
Kemudian sekda Pemprov Jabar bersama rombongan bersama Wabup dan beberapa pejabat Pemda Sumedang melakukan peninjauan ke Jalan Lingkar Jatigede.**[Hendra]
Post a Comment